BACA JUGA:Ning Ita Janjikan APBD 2027 Berpihak ke Warga, DPRD Ikut Kawal Anggaran
Organisasi birokratis—termasuk BUMN yang tidak menghadapi kompetisi harga yang keras—memiliki ruang gerak yang sangat lebar. Mereka bisa beroperasi di atas kurva biaya minimum tanpa konsekuensi langsung.
Manajer tidak termotivasi menekan biaya. Tidak ada tekanan kompetitif yang memaksa.
Prinsipal juga tidak memiliki informasi cukup untuk mendeteksi pemborosan. Dalam kondisi asimetri informasi seperti ini, lapisan-lapisan perusahaan perantara bukanlah kecelakaan.
Ia adalah struktur yang menguntungkan bagi mereka yang berada di dalamnya. Sementara biayanya? Ditanggung oleh konsumen dan negara.
Inefisiensi agregat US$2 miliar per tahun yang disebut Danantara adalah angka yang konsisten dengan prediksi teori. Ketika kontrol biaya tidak diperlukan untuk bertahan hidup, pemborosan akan menjelma menjadi norma.
BACA JUGA:300 Penonton Padati Layar Tancap UNEJ, Sambut Festival Film Internasional
BACA JUGA:Wali Kota Mojokerto Serahkan SK Perpanjangan kepada 1.104 PPPK Paruh Waktu Kota Mojokerto
Maka, langkah Danantara menggabungkan tiga entitas hilir Pertamina—Patra Niaga, PIS, dan satu entitas internasional—bukan sekadar reorganisasi administratif. Secara teoretis, itu adalah upaya memulihkan disiplin hierarki. Tujuannya jelas: memangkas lapisan yang tidak menambah nilai dan memaksa transparansi biaya.
Klaim bahwa penghematan mulai terlihat dalam enam bulan patut dicatat. Itu indikasi awal bahwa masalahnya memang struktural, bukan sekadar mitos birokrasi.
Tentu, pujian ini tidak boleh berhenti di tingkat retorika. Blak-blakan Doni baru bernilai penuh jika diikuti tiga hal penting.
Pertama, transparansi. Publik berhak tahu perusahaan mana saja yang merugi dan apa penyebabnya. Membuka angka agregat itu baik. Membuka daftar per perusahaan jauh lebih baik, karena hidden information bisa dikurangi.
BACA JUGA:Taklukkan Puluhan Tim Pelajar, SMPN 2 Dlanggu Jadi Andalan Mojokerto di Final E-Sport Nasional
BACA JUGA:Cegah Influenza A pada Anak, Pakar UNAIR Tekankan Kebersihan dan Vaksinasi
Kedua, akuntabilitas. Jika ada praktik transaksi berlapis yang sengaja dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu, itu bukan sekadar inefisiensi. Itu adalah potensi konflik kepentingan dan pemborosan uang negara. Harus ada yang bertanggung jawab.
Ketiga, konsistensi. Reformasi BUMN sering kandas karena berhenti di tahap pengumuman. Jika setahun dari sekarang angka 52% itu tidak bergerak, maka keterbukaan hari ini hanya akan menjadi bahan konferensi pers belaka.