“Dengan demikian, program CSR dapat melengkapi intervensi pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Persoalan ketepatan data juga menjadi perhatian dalam penyaluran beasiswa. Rizal mendorong agar regulasi penentuan penerima beasiswa disempurnakan sehingga tidak hanya mengacu pada kategori desil satu dan dua.
Menurutnya, ada sejumlah faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti jenis pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, serta kondisi sosial dan pendidikan. Pertimbangan yang lebih menyeluruh diharapkan membuat bantuan pendidikan benar-benar diterima anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Wabup Mojokerto menandatangani Berita Acara Forum Satu Data-Foto : Kominfo Kabupaten Mojokerto-
“Kita juga perlu mengajak teman-teman BPS untuk memberikan masukan terkait faktor-faktor penuntasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian keluarga. Dengan begitu, kriteria penerima beasiswa bisa lebih detail agar benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto Nugraha Budhi Sulistya menegaskan bahwa pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu diperluas. Menurutnya, data tersebut tidak hanya berguna untuk penanganan kemiskinan, tetapi juga dapat menjadi instrumen penting dalam sektor pendidikan, kesehatan, penanganan stunting hingga peningkatan kapasitas fiskal daerah.
BACA JUGA:Angin Kencang Rusak 13 Rumah dan Tumbangkan Pohon di Tiga Kecamatan Mojokerto
BACA JUGA:Sebelas Siswa Selamat dari Plafon Ambruk, Ning Ita Pastikan Tak Ada Korban Luka Serius
“DTSEN itu bukan hanya persoalan urusan kemiskinan. Semuanya bisa kita lakukan lewat DTSEN. Manfaatnya bergantung pada bagaimana kita mengolah dan menganalisis variabel yang kita miliki,” jelasnya.
Bahkan, integrasi data antarperangkat daerah dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui pemadanan informasi kepemilikan kendaraan dengan data perizinan usaha.
Namun, seluruh potensi tersebut hanya bisa dimaksimalkan apabila kualitas data terjaga. Karena itu, validasi dan pemutakhiran secara berkala menjadi keharusan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan penerima bantuan maupun menyusun perencanaan pembangunan.
BACA JUGA:Diguyur Hujan Lebat, Atap Kantor BPKPD Kota Mojokerto Ambrol
BACA JUGA:Polemik Mutasi Perangkat Desa Brangkal Mojokerto, Ditemukan SK Nomor Kembar
“Jangan sampai perencanaan kita sejak awal sudah menggunakan basis data yang kacau. Data yang tidak berkualitas tentu berlaku rumus garbage in, garbage out. Perencanaannya buruk, evaluasinya juga akan buruk,” tegas Nugraha.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya menandatangani Berita Acara-Foto : Kominfo Kabupaten Mojokerto-
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat interoperabilitas atau kemampuan sistem untuk saling bertukar dan menggunakan data. Tidak boleh lagi ada ego sektoral yang membuat data hanya tersimpan di masing-masing instansi tanpa bisa dimanfaatkan bersama.