“Tidak boleh lagi ada perangkat daerah yang menyembunyikan datanya. Disimpan boleh, tetapi dibagi-pakaikan wajib. Namun, untuk data-data yang bersifat kritis, harus dienkripsi dan dilindungi dengan baik,” ujarnya.
BACA JUGA:Produksi Telur Mojokerto Surplus, Pemkab Salurkan Bantuan Rp2,2 Miliar untuk Peternak
BACA JUGA:Cegah Narkoba dari Rumah, Ning Ita Tekankan Pentingnya Komunikasi Orang Tua dan Anak
Penguatan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Forum Satu Data Tematik Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 oleh Wakil Bupati Mojokerto bersama perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Plt. Kepala Bapperida, serta Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini disaksikan 92 peserta yang terdiri atas kepala perangkat daerah dan Admin Satu Data di lingkungan Pemkab Mojokerto.