Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 14 provinsi mengalami inflasi. Sementara 24 provinsi mengalami deflasi.
Adapun provinsi yang mengalami inflasi tinggi yakni Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi dengan deflasi tertinggi yakni Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Kabupaten Mojokerto mengalami inflasi sebesar 0,13 persen-Foto : Fio Atmaja-
Amalia menjelaskan dalam mengukur inflasi di Indonesia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan terlepas dari intervensi pihak mana pun.
Selain itu, BPS juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan standar internasional.
"Oleh sebab itu, kami akan menjamin kualitas dan terus menjamin kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik tidak hanya angka inflasi, tetapi juga angka yang kami keluarkan itu harus dipastikan jaminan kualitasnya,” tegasnya.
Sementara itu, terkait rakor tersebut, Pjs. Jazuli mengatakan, untuk pengendalian inflasi di Bumi Majapahit, perangkat daerah dapat melaporkan harga bahan-bahan pokok secara berkelanjutan untuk ditinjau ulang.
BACA JUGA:Gus Barra Kampanye Tatap Muka Sampaikan Komitmen Perhatikan Kesejahteraan Guru TPQ
BACA JUGA:Donor Darah 1.052 Karyawan, Tjiwi Kimia Libatkan PMI 4 Daerah
"Ini tolong dibuat laporan ke atasan tapi data-datanya yang terakhir dari BPS untuk ditinjau ke teman-teman," ujarnya.
Jazuli juga berpesan agar peserta yang mengikuti rakor bersama Kemendagri RI tidak berubah-ubah, supaya dapat memahami rakor yang diikuti setiap minggu.
"Saya berharap kalau bisa rapat ini yang mewakili tidak gonta ganti, sebisa mungkin orangnya tetap biar nyambung dengan yang kemarin," pungkasnya.