Pihaknya sebelumnya juga melayangkan protes pada KPU Kota Mojokerto untuk menghapus tata tertib nomor 7 tetapi KPU menyatakan tidak berkenan.
"Kami menyampaikan jika tidak bisa dihapus saat ini, bisa dilakukan penundaan debat ketiga sampai tata tertib nomor 7 dihapus. Tapi mereka juga tidak mau," jelasnya.
BACA JUGA:Selama Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto Catat Ada 11 Kasus Pelanggaran
BACA JUGA:Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas, Bawaslu Kota Mojokerto Sinergi dengan Media
"KPU tetap memaksakan debat publik tetap digelar tanpa paslon nomor 2. Hal ini merugikan bagi kami, dan akan kami melaporkan ke DKPP. Karena selama dua kali berturut turut debat kedua dan ketiga kami dirugikan," sambungnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Mojokerto, Usmuni menegaskan, debat publik adalah fasilitas dari KPU bagi paslon untuk menyampaikan visi dan misi, dan ketidakhadiran paslon nomor dua tidak akan memengaruhi tahapan pilkada.
Komisioner KPU Kota Mojokerto memberikan keterangan pers usai debat ketiga dalam Pilwali Kota Mojokerto selesai-Foto : Elsa Fifajanti-
“Tata tertib poin ke-7 telah disepakati oleh LO masing-masing paslon saat koordinasi awal, jadi ini bukan di wilayah KPU lagi,” ujarnya.
Jadi kalau KPU dibilang menolak atau tidak menerima pasangan calon debat, bisa dibuktikan sendiri dalam debat tadi pihaknya tidak menghilangkan hak kedua pasangan calon.
"Terkait laporan ke DKPP, kami akan mengikuti saja, kalau kami menjadi pihak terlapor ya kami mengikuti prosedur dengan baik kami siapkan bukti-bukti karena di kantor kan ada kamera CCTV. Kami sampaikan saja sesuai yang terjadi, tidak perlu ditutup-tutupi," tambahnya.
BACA JUGA:Debat Terakhir Pilwali Mojokerto Digelar 16 November 2024, Ini Tema yang Diusung
Terkait permintaan penundaan debat, ini wilayah keadaan. Dimana pihaknya sudah siap semuanya. "Lantas kami diminta menunda lalu siapa bertanggungjawab semuanya. Dan disitu KPU diminta untuk tegas untuk lanjut atau tidak. Dan semua komisioner bersepakat debat tetap berlanjut," pungkasnya.