"Sempat ditolak oleh Wali Kota Mojokerto, jangan pakai Putut (Nugroho) karena pekerjaannya banyak. Artinya, Pak Putut bulan September 2023 pada titik tanggal menyebutan itu belum mengerjakan kapal itu, ini bukan penyangkalan, tapi bukti," uraiannya.
BACA JUGA:7.828 Warga Kota Mojokerto Menerima Bantuan Beras dari Badan Pangan Nasional
Menurutnya hal ini salah satu upaya tersangka ingin membantu proses penegakkan hukum di Kota Mojokerto, agar terbuka seluas-luasnya, termasuk kemungkinan menyeret pejabat pemkot atau pihak eksternal yang memiliki pengaruh strategis.
“Logika hukumnya, kepala dinas atau pengguna anggaran saat itu yakni Plt DPUPR Perkim juga harus diperiksa. Bahkan ada aktor di luar dinas yang perlu ditelusuri,” tandasnya.