FPKB Soroti 6 Program dalam Nota Keuangan RAPBD Kota Mojokerto

 

Mojokerto, Diswaymojokerto.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Mojokerto soroti 6 program dalam Nota Keuangan RAPBD Kota Mojokerto. Hal itu disampaikan pada Pandangan Umum Rapat Paripurna atas Nota Keuangan RAPBD tahun Anggaran 2026 DPRD Kota Mojokerto, Selasa, 18 November 2025.

Juru bicara FPKB DPRD Kota Mojokerto, Ahmad Atholillah, dalam pandangan umum rapat paripurna atas nota keuangan RAPBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2026, mengatakan, Fraksi Pkb Dprd Kota Mojokerto tetap komitmen memberikan dukungan dan kerjasama yang baik bersama Pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Ssemua sektor di Kota Mojokerto.

‘’Sebaliknya, kami juga meminta kejujuran data, transparansi perencanaan dan konsistensi arah kebijakan. Karena menurut kami masih terdapat sejumlah hal yang belum selaras antara retorika pembangunan dan kondisi faktual di lapangan,’’ katanya.

Walikota saat menyampaikan nota keuangan RAPBD tahun Anggaran 2026. Fraksi PKB Menyoroti beberapa bidang dalam Pandangan umum Rapat Paripurna Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Mojokerto-dok DPRD Kota Mojokerto for Disway Mojokerto-

Disebutkan, setelah mempelajari materi draf Raperda Rapbd Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Wali Kota Mojokerto, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan beberapa catatan. ‘’Ada beberapa catatan mengenai program yang dibutuhkan masyarakat saat ini,’’ tambahnya.

BACA JUGA:Pendaftaran Selter 3 Jabatan Kepala Dinas di Mojokerto Dibanjiri Pelamar, Dinas Perpustakaan Paling Diminati

Beberapa catatan yang disampaikan antara lain, bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang. Selain itu ada juga bidang usaha kecil dan menengah, bidang pertanian, dan bidang lingkungan hidup.

Untuk bidang pendidikan, Ahmad Atholillah menyebutkan, dengan anggaran yang cukup besar dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp 170,494 milyar, harusnya warga Kota Mojokerto yang mengeyam pendidikan di tingkat SD sampai SMP bisa merasakan pendidikan gratis tanpa pungutan apapun. ‘’Jangan sampai  terdengar lagi adanya pungutan di sekolah SD negeri maupun SMP negeri di Kota Mojokerto,’’ tuturnya.

Utamanya terkait pembelian seragam olah raga, atribut untuk kelengkapan seragam dan pungutan lainnya.  di tahun 2026. ‘’Kalau pun anggaran terkait fasilitas untuk anak didik di Kota Mojokerto dianggap kurang, alangkah baiknya pemerintah menambah alokasi anggaran Pendidikan,’’ sahutnya.

Penambahan alokasi anggaran Pendidikan itu agar tidak ada pungutan-pungutan apapun di sekolah. ‘’Sehingga wali murid tidak merasa terbebani dalam menyebkolahkan putra-putrinya di Kota Mojokerto,’’ tegasnya.

BACA JUGA:Bupati Fawait Ajak Hidup Sehat Hingga Perkenalkan Keunggulan Jember di Panggung Karnaval SCTV

Di bidang kesehatan dengan alokasi anggaran Rp 117,491 milyar untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan salah satu prioritas kegiatan adalah penanganan stunting, dia menanyakan langkah-langkah kongkret yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto. ‘’Apakah anggaran intervensi spesifik benar-benar sampai ke sasaran?’’ tambahnya.

Sedangkan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendapat anggaran Rp 46, 312 milyar, seharusnya peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perkotaan serta pengembangan dan peningkatan fasilitas umum perkotaan bisa berjalan dengan optimal dengan kualitas yang maksimal. Pihaknya juga menyoroti kerusakan trotoar di sejumlah titik yang perlu ada perbaikan dengan standar keselamatan pemeliharaan rutin saluran drainase. ‘’Serta diperlukan pengerukan sedimentasi secara berkala,’’ sahutnya.

Athoillah juga mengingatkan saat ini intensitas hujan di Kota Mojokerto meningkat sehiingga perlu dipastikan agar tidak terjadi banjir. ‘’Perlu penataan dan perbaikan drainase  dengan harapan bila hujan lebat tidak terjadi banjir, juga pemeriksaan dan perawatan pompa air banjir secara berkala,’’ tandasnya.

Di bidang usaha kecil dan menengah, pihaknya belum melihat strategi yang cukup kuat dari eksekutif terkait penguatan ekonomi kerakyatan. ‘’Fraksi PKB mencatat bahwa UMKM masih kesulitan tempat berdagang, akses modal terbatas dan pemasaran terbatas,’’ paparnya.

BACA JUGA:Sejumlah Jalur Pendakian di Mojokerto Masih Dibuka, Akan Ditutup Bila Terjadi Cuaca Ekstrem

Karena itu pihaknya menyoroti program umkm mana yang benar benar menembus kebutuhan riil pelaku usaha. ‘’Tanpa sentuhan riil pemerintah, pelaku UMKM akan sulit berkembang dan berinovasi,’’ tambahnya lagi.

Di bidang pertanian, Fraksi PKB menyampaikan agar kebijakan belanja diarahkan untuk peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan peningkatan produksi pertanian/perkebunan.  Dengan lahan pertanian yang sempit, pihkanya menanyakan rasionalitas peningkatan produksi pertanian, produk pertanian/perkebunan yang ditingkatkan pemasaran dan produksinya.  

Dia juga menanyakan indikator keberhasilannya. ‘’Karena tanpa itu, belanja pertanian hanya kosmetik, tidak menyentuh realitas warga kota,’’ jelasnya.

Sedangkan di bidang linkungan hidup, pihaknya menilai pengelolaan sampah di Kota Mojokerto mandek pada metode lama. ‘’Hanya menumpuk menjadi gunungan tanpa pemilahan yang modern dan tata kelola sampah berbasis data harian,’’ katanya.

BACA JUGA:PMI Jember Gerak Cepat Tindaklanjuti Arahan Bupati, Gelar Pelatihan Pelatih PMR Mula

Padahal, Fraksi PKB sudah berkali-kali menyampaikan dalam pandangan umum fraksi, namun tidak ada lompatan kebijakan apapun. ‘’K ami meminta eksekutif mengakhiri pendekatan konvensional dan memulai pengelolaan berbasis teknologi,’’ ujarnya.

Sumber: