Ribuan Peserta Ikuti Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2023 di Mojokerto

Mojokerto, mojokerto.disway.id - Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2023 diselenggarakan di Ubaya Training Center (UTC), Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Selasa (28/11/2023). Acara ini diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Dalam acara tersebut juga diselenggarakan berbagai event, seperti kontes kopi produksi KUPS, kompetisi barista KPS, pembinaan pelaksanaan Perhutanan Sosial (PS) oleh Dirjen PSKL, penyerahan penghargaan oleh Gubernur, pameran produk unggulan KPS/KUPS, hiburan dan kesenian tradisional.

Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Catur Endah Prasetiani mengatakan, bahwa acara jambore perhutanan sosial 2023 Jawa Timur ini merupakan satu-satunya dan secara nasional jambore perhutanan sosial yang diselenggarakan di Indonesia. Ia berharap acara ini bisa menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lainnya.


Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah saat memberi sambutan. (Foto : Fio Atmaja)--

“Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kesempatan dan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan,” katanya, Selasa (28/11/2023).

Catur Endah menjelaskan bahwa pemberian akses perhutanan sosial sampai bulan Oktober 2023 mencapai 6,3 juta hektare.Meliputi 9.642 keputusan persetujuan perhutanan sosial bagi kurang lebih 1.287.710 kepala keluarga di seluruh Indonesia. Untuk khusus wilayah Jawa Timur, luas KHDPK hampir mencapai 50 persen dari luas KHDPK di Pulau Jawa. Dan untuk capaian di Jawa Timur saat ini sudah mencapai lebih kurang 193.449 hektare atau 42 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Semoga capaian ini akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

perhutanan sosial sebagai kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi tidak hanya memberikan akses pengelolaan hutan, tapi berupaya mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesempatan berusaha, berupa akses permodalan dan pasar.

BACA JUGA:Wali Kota Mojokerto Berangkatkan 32 Peserta ke Jambore Pramuka Jawa Timur 2023

Pemerintah berusaha mendorong pengembangan usaha bagi kelompok-kelompok yang mendapatkan persetujuan perhutanan sosial, dalam hal peningkatan tata kelola hutan, tata kelola kelembagaan, dan tata kelola usaha. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial perlu mendapatkan pendampingan dengan program-program berkelanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam aspek perhutanan sosial.

“Sebagai langkah awal untuk memastikan hutan tetap terjaga dan berfungsi kelestariannya sebagai fungsi penyangga kehidupan, dilakukan pengaturan perlindungan dan pemanfaatan, dan rencana pengelolaan perhutanan sosial, dan untuk mengoptimalkan diarahkan pola agroforestri untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian hutan,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah menambahkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menggelar acara gebyar ekspor di sektor agro di Malang. Gebyar ekspor produk kehutanan dan perkebunan.

“Jadi menampilkan produk-produk apa saja yang berbasis Perhutanan Sosial (PS) dan tidak berbasis PS, artinya berbasis perkebunan. Jadi sinergi itu sudah terus dibangun, sama dengan sinergi itu insyaallah menguatnya lebih besar, kekuatan kita lebih besar, akses pasar lebih luas,” tambahnya.

Sumber: