Nihil Pelanggaran ASN, Optimalkan Pelayanan, Sinergi Mojokerto Raya

Karena itu sembari menjalankan program prioritas Panca Bhakti, saya segera menjajagi dan menjalin komunikasi dengan Bupati Mojokerto, Bu Ikfina Fatmati, yang kebetulan saya juga sudah kenal baik dan akrab. Alhamdulillah beliau menyambut baik. Beberapa kali kegiatan, seperti pengamanan Natal dan Tahun baru kami sudah jalankan bersama, bersinergi, berkolaborasi.

Ini memudahkan komunikasi untuk menjalin dan memadukan potensi Mojokerto Raya. Saya berterima kasih kepada Bupati Mojokerto, dan jajaran Forkopimda Kota dan Kabupaten Mojokerto yang juga menyambut baik langkah saya.

Kabupaten dan Kota Mojokerto bisa saling isi dan kolaborasi potensinya. Pendekatan Aglomerasi ini rasanya, di skala nasional, baru Kota dan Kabupaten Mojokerto yang pertama kali menggagas dan menjalankannya. 

Di bidang politik, stabilitasnya bisa diketahui dari dinamika yang berkembang di masyarakat. Yang juga menjadi prioritas dalam menghadapi tahun politik adalah netralitas ASN. Ini tidak bisa ditawar. Ini harga mati. Karena ASN bisa menjadi contoh untuk menjaga stabilitas politik.

Apalagi, pemilu tahun lalu, Kota Mojokerto mempunyai catatan membanggakan untuk netralitas ASN, yakni nihil pelanggaran. Artinya pemilu tahun sebelumnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan jajaran ASN Kota Mojokerto. 

Ini berdasarkan catatan Bawaslu Kota Mojokerto yang disampaikan saat Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, Polri, Deklarasi Pemilu Damai 2024, di Hotel Lynn beberapa waktu lalu. Nihil pelanggaran ini jangan sampai pecah telur.

Karena itu dalam berbagai kesempatan selalu saya tekankan netralitas ASN ini. Selain menjaga netralitas, ASN juga harus menjadi motor pelaksanaan pemilu, agar partisipasi masyarakat dalam pemilu ini maksimal. 

Makin banyak keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, maka pemimpin yang terpilih akan makin legitimate. Ini juga harus jadi prioritas menghadapi pemilu. 

Selain stabilitas politik. Yang juga menjadi konsen saya adalah penanganan kemiskinan. Bagaimana menekan angka kemiskinan 5,77% atau 7.650 jiwa.

Ini PR tersendiri. Menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, menekan angka stunting, membangun daerah agar Kota Mojokerto tumbuh, berkembang, berdampak. Menjadi satu paket yang tidak terpisahkan.

Menangani kemiskinan harus melibatkan semua pihak. Dari masyarakat di lingkungan terkecil pemerintahan sampai di atasnya.

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk mengentas kemiskinan. Perlu kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian yang tinggi pada lingkungan sekitar.

Komunikasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga dinamika di masyarakat bisa segera diketahui. Segala permasalahan di masyarakat bisa segera dikomunikasikan dan dicarikan solusinya. 

Angka kemiskinan haus diurai, by name by address, dan diindentifikasi. Dan kepedulian dari lingkungan terkecil akan ikut menentukan penanganannya. 

Berbagai kegiatan untuk menangani kemiskinan selama ini juga sudah dilakukan. Mulai pemberdayaan masyarakat sampai pemberian bantuan tunai. 

Upaya itu harus ditingkatkan, diperluas jangkauannya dan lebih diintensifkan. Ada beberapa pemikiran untuk mewujudkannya. Semua perlu kebersamaan, perlu kerja keras, semua pihak. 

Sumber: