Pengalaman di Pemerintahan, Sri Handoko Taruna Dipercaya Jadi Pj Bupati Nganjuk

Nganjuk, mojokerto.disway.id - Bupati Nganjuk H Marhaen Djumadi yang berhasil memimpin dan memajukan Kota Angin ini, mengakhiri masa jabatanya, Minggu (25/6/2023). 

Penggantinya sebagai penjabat (Pj) bupati adalah Sri Handoko Taruna, S.STP, M.Si. Ternyata pria kelahiran Nganjuk, 7 Maret 1978 silam itu memiliki segudang pengalaman di bidang pemerintahan.

Kini dia menjabat menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI. Domisilinya di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Wilayah Nganjuk, bagi Sri Handoko Taruna ini bukan daerah yang asing. Maklum, dia menyelesaikan pendidikan mulai SD hingga SMA di Nganjuk.

Setelah tamat SDN 1 Kauman Nganjuk pada tahun 1990, Sri Handoko Taruna melanjutkan ke SMP 1 Nganjuk dan lulusan tahun 1993.

Begitu tamat dari SMAN 2 Nganjuk tahun 1996, dia kuliah ke Diploma IV Pemerintahan di STPDN. Setelah itu, melanjutkan kuliah untuk meraih gelar Magister Administrasi Kebijakan Publik di Universitas 17 Agustus 45 tahun 2023.

Soal kemampuan di bidang pemerintahan, Sri Handoko Taruna, 

Riwayat tak perlu diragukan. Dia memilik segudang pengalaman di pemerintahan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sri Handoko Taruna pernah menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Pimpinan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2010.

Posisi lainnya, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2012 lalu.

Selain itu, dia pernah menjabat Kepala Bagian Keuangan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2015.

Selanjutnya Kepala Bagian Perencanaan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2018, lalu Kasubdit Penghayatan dan Pengalaman Pancasila pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2020.

 Sri Handoko Taruna juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Fasilitas Penghayatan Hubungan Antar Lembaga pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2021 dan Plt. Direktur Kewaspadaan Nasional pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2021/2022. (*)

Sumber: