Seluruh Jajaran Pemkab Mojokerto Tandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dengan KPK

Indeks integritas Pemkab Mojokerto naik signifikan dibandingkan tahun 2022. Jika 2022 di angka 74,00, tahun 2023 menembus 77,30. Angka tersebut melampaui indeks integritas nasional.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja disaksikan pejabat KPK -Foto : Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto-

“Survey penilaian integritas ini betul-betul survey yang dilakukan secara independen oleh KPK” ungkapnya.

Pemkab Mojokerto sejauh ini, telah bekerja sama dengan KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

BACA JUGA:Satu Jemaah Haji Asal Mojokerto Meninggal di Tanah Suci

KPK telah memberikan pendampingan dan monitoring terhadap penggunaan APBD dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) milik KPK. Disitu, Pemkab Mojokerto berkewajiban mengunggah dokumen penggunaan APBD untuk diverifikasi dan diperiksa oleh KPK RI.

“Dengan begitu, KPK menjadi tahu apa yang kami kerjakan dan teman-teman di internal Pemkab Mojokerto bisa merasakan kehadiran KPK dalam pelaksanaan tugasnya, tujuan utamanya dalam rangka pencegahan,” pungkas Ikfina. (*)

Sumber: