Anggaran Makan Gratis di Jatim Telah tersedia Rp 800 Miliar, Namun Belum Ada Juknisnya
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono memberikan keterangan pers soal makan gratis di Jatim-Foto : Dinas Kominfo Jatim-
Surabaya, Diswaymojokerto.id- Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyatakan Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 800 Miliar untuk makan gratis di Jawa Timur.
Namun, lantaran belum ada regulasi dan petunjuk teknis, anggaran itu disimpan dalam bentuk dana cadangan.
"Kita belum tahu peruntukannya di bagian mananya. Kalau untuk awal ini, semua anggaran dari pusat," ujar Adhy ditemui usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Senin 6 Januari 2025.
BACA JUGA:Putuk Truno, Destinasi Wisata Legendaris Kisah Cinta Raden Wijaya dan Dewi Rengganis
BACA JUGA:Masyakarat Dihimbau Waspada Cuaca Ekstrem di Mojokerto Pada Bulan Januari
Pj Gubernur Adhy Karyono juga mengatakan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Meski demikian, Pemprov menyatakan masih menunggu petunjuk resmi terkait posisi pemerintah daerah dalam program itu.
"Saya belum tmenerima informasi untuk ikut dimana karena masih terbatas juga," katanya.
Pj Adhy mengungkapkan berbagai persiapan telah dilakukan oleh Pemprov. Misalnya dalam waktu dekat, Pemprov berinisiatif bersama Pramuka untuk menggelar masak gratis dan akan dibagikan untuk 10 ribu orang dan akan dibagikan di berbagai sekolah.
Menurut Adhy, hal itu menjadi bagian dari sosialisasi kepada masyarakat sebelum program makan bergizi gratis semakin luas dilakukan.
Kesiapan lain adalah mengenai anggaran di APBD. Sebab, sebelumnya pemerintah pusat meminta agar Pemda menyiapkan pola anggaran sharing.
BACA JUGA:Libur Nataru, Sebanyak 769.112 Kendaraan Melintas di Tol Jombang - Mojokerto
BACA JUGA:Selama Libur Nataru, Sebanyak 24.388 Penumpang Naik dan Turun dari Stasiun Mojokerto
Yakni, anggaran di pusat dengan daerah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pada APBD Jatim 2025, pemprov bersama DPRD
Seperti diketahui, Program makan bergizi gratis resmi dimulai pada Senin 6 Januari 2025. Pada tahap awal ini, terdapat sebagian daerah di Provinsi Jawa Timur yang menjadi lokasi pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintah pusat tersebut.
Sumber: