Banyaknya Kasus Bullying di Sekolah, Jadikan Tempat itu Bukan Zona Aman

Dalam beberapa kasus yang terlihat, bullying juga dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan menyakiti diri atau bahkan bunuh diri. 

Maka dari itu, sekolah seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi kekerasan.

Salah satunya dengan menerapkan sistem belajar yang bebas dari kekerasan dan membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan.

Dengan tim ini, sekolah bisa menjadi tempat yang aman dan menjadi pilihan tempat yang menyenangkan. 

Di Undang – Undang pasal 9 ayat 1a UU 35 tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain.

Di era digital ini, bullying siber (cyberbullying) semakin marak di media sosial -Foto : Pinterest (Salmaa)-

Sanksi diatur pada pasal 60 ayat 1,2, dan 3 Permendikbud 46 Tahun 2023, yang menyatakan  sanksi administratif terhadap perilaku bullying yang berstatus sebagai siswa adalah sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis.

Sedangkan sanksi administratif sedang berupa tindakan yang bersifat edukatif selama minimal 5 hari dan maksimal 10 hari dan sanksi administratif berat berupa pemindahan siswa ke satuan pendidikan lain. 

Anak yang melakukan bullying juga dikategorikan sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH), yang berusia 12 – 18 tahun, penegak hukum perlu mengikuti aturan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

BACA JUGA:Kemenag RI Hadirkan Terjemahan Al-Qur’an dalam 30 Bahasa Daerah Sepanjang Ramadan

Jika terdapat bukti bersalah melakukan tindakan pidana, hukumannya tidak langsung dipenjara, namun lebih ke pembinaan atau rehabilitasi, yang berupa bimbingan keluarga, sosial bahkan ditempatkan di lembaga khusus. Rehabilitasi, dapat berbentuk perawatan medis, psikologis atau sosial di lembaga yang sesuai.

Sumber: