REI Jatim Keluhkan Program 3 Juta Rumah ke DPD RI, Narasi Rumah Gratis dan Masalah Lahan Jadi Sorotan

“Itu rawan. Kita sudah bangun, lalu dipermasalahkan KPK karena status tanahnya tidak tuntas. Padahal pembangunannya sesuai aturan,” tambahnya.

Iqbal mengakui bahwa sebenarnya pasar rumah subsidi masih ada. Namun semua itu membutuhkan kepastian kebijakan dan regulasi.

BACA JUGA:Cegah Gangguan Keamanan, Lapas Mojokerto Lakukan Kontrol Keliling di Area Luar

BACA JUGA:Ekskavasi Candi Brahu Mojokerto Ungkap Struktur Pagar dan Ruang Suci Diduga dari Masa Mpu Sindok

Tanpa kejelasan petunjuk teknis dari program 3 juta rumah, pengembang kesulitan menentukan peran serta dan arah investasi.

“Untuk menyambut 3 juta rumah, kami jujur belum paham harus bagaimana. Tidak ada juknis, tidak tahu kita bisa kebagian apa, atau harus urun bagaimana,” tutupnya.

Para pengembang berharap DPD RI bisa menyuarakan persoalan ini ke pemerintah pusat. Mereka ingin program 3 juta rumah tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar dilandasi perencanaan teknis, anggaran, dan regulasi yang matang agar tidak menimbulkan disorientasi di pasar dan lapangan.

 

Sumber: