REI Jatim Keluhkan Program 3 Juta Rumah ke DPD RI, Narasi Rumah Gratis dan Masalah Lahan Jadi Sorotan

Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang REI Jatim, Azwar Hamidi, menambahkan, keterlambatan pengumuman kuota juga berdampak langsung pada jadwal pembangunan.

BACA JUGA:Gaji Tak Dibayar, Nasib Ribuan Pekerja PT Pakerin Mojokerto Terancam PHK Massal

BACA JUGA:Bakmoy Ayam Kuah Bening yang Sedap, Yuk... Coba Memasak Sendiri !

“Biasanya pembangunan dimulai Januari, tapi pengumuman kuota baru keluar April atau Mei. Praktis kami tidak bisa produksi rumah di awal tahun,” katanya.

Menurut Azwar, hingga saat ini dari kuota nasional 220.000 unit, sudah terealisasi 160.000. Di Jawa Timur sendiri, realisasi FLPP menurut REI Jatim berada di kisaran 6.000 hingga 8.000 unit, sementara data BTN menyebut angka total FLPP di Jatim mencapai 12.000 unit.

Ia juga mengkritisi klaim Menteri PUPR di DPR yang menyebut bahwa program rumah subsidi akan mencapai 600.000 unit per tahun.

“Setelah kami koordinasi dengan TAPERA, Himbara, dan Kemenkeu, ternyata dana tahun depan hanya cukup untuk 350.000 unit. Jadi dari mana sisa 250.000 unit itu?” tegas Azwar.

Azwar menyoroti bahwa masalah daya beli masyarakat juga krusial. Ia mencontohkan usulan dari Gubernur Jawa Timur untuk menyediakan 20.000 rumah bagi buruh dan wartawan.

Namun pertanyaannya, apakah kelompok ini benar-benar mampu membeli? “Mereka tersebar di kawasan industri, tapi belum tentu lolos BI checking atau tidak terjerat pinjol,” ujarnya.

Masalah segmentasi penerima manfaat juga menjadi perhatian serius. Iqbal Randy, Wakil Sekretaris Bidang Perpajakan REI Jatim, menyebut penggolongan kuota rumah berdasarkan profesi seperti nelayan, buruh, wartawan, atau ojek online justru bisa menjadi bumerang.

“Kalau dikelompokkan terlalu spesifik, bisa tidak terserap. Misalnya kuota untuk buruh di satu daerah tidak digunakan, maka kuota itu sia-sia. Padahal sejak dua tahun lalu, kami dorong agar KPR nonformal bisa diakses oleh semua,” ujarnya.

Anggota DPD RI La Nyalla memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan jajaran DPD REI Jatim -Foto : Istimewa-

Iqbal juga menyinggung status lahan yang menjadi semakin rumit. Banyak lahan di pinggiran kota yang kini masuk dalam zona hijau karena mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Jadi program ketahanan pangan justru berbenturan dengan target pembangunan rumah. Kami jadi terpaksa cari tanah di tempat yang makin jauh dan mahal,” katanya.

Ia juga mempertanyakan anjuran pemerintah agar pengembang menggunakan tanah sitaan dari kasus BLBI, kejaksaan, atau bank bermasalah.

Sumber: