Pemerintah Hindia Belanda tetap memberikan kursi bupati Mojokerto pada trah Kadipaten Surabaya untuk kepentingan penataan kewilayahan. Pada saat itu memang terjadi perubahan nomenklatur daerah.
Trah Bupati Mojokerto selanjutnya beralih pada keturunan Kromojoyo, trah yang berasal dari Surabaya Kanoman. Saat wilayah Kabupaten Surabaya Kanoman dihapuskan, Bupati Arya Kromojoyo Adinegoro diberi kedudukan yang sama di Mojokerto. Trah Kromojoyo cukup fenomenal selama memerintah di Mojokerto.
Masa pemerintahan trah Kromojoyo cukup panjang, lebih kurang 67 tahun. Memiliki tiga orang bupati yang dikenal memiliki kepedulian pada sejarah dan budaya. Trah Kromojoyo kedua berhasil mengumpulkan artefak peninggalan Majapahit dan membuat museum pribadi kelak menjadi cikal bakal Museum Majapahit yang ada di Trowulan.
BACA JUGA:Kemitraan Komdigi dan Pemprov Jatim kembangkan Talenta Digital untuk 19 Ribu Peserta
BACA JUGA:134 Atlet Jatim Peraih Medali Sea Games 2025 Peroleh Bonus dari Pemprov Jatim
Selama masa pemerintahan bupati pribumi yang menerapkan pola pemerintah feodal mewajibkan adanya pisowanan. Semua bawahan pemerintah mulai dari patih, wedono hingga lurah diwajibkan datang secara langsung dihadapan bupati.
Kehadiran langsung atau sowan itu sebagai bentuk keta'atan pada atasannya. Pada saat pisowanan itulah sembah jongkok dilakukan. Tetapi gaya sembah jongkok sesungguhnya diterapkan pada semua orang yang menghadap atasannya.
"Lebih ekstrim lagi, jika ada pejabat yang lewat di jalan maka rakyat yang ada di lokasi tersebut harus berjongkok dan menghaturkan sembah sebagai tanda hormat," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika ada rakyat yang tidak melakukan sembah jongkok maka dapat dianggap sebagai pembangkang yang bisa dijatuhi hukuman. Jika seorang pejabat tidak hadir pada pisowanan tanpa alasan kuat maka dia dapat dipecat dari jabatannya.
Tradisi sembah jongkok tentu tidak dilakukan oleh pejabat Belanda/Eropa pada atasannya. Namum seorang pribumi tetap melakukan sembah jongkok pada pejabat Eropa yang pangkatnya lebih tinggi.
"Sembah jongkok ini kemudian menjadi polemik dalam pemikiriran aktivis pergerakan Indonesia seperti Budi Utomo atau Sarekat Islam," jelasnya.
Para aktivis pergerakan yang pada umumnya mengenyam pendidikan barat mengecam tata cara sembah jongkok. Meski tidak setuju, Budi Utomo tidak setuju keras sikap Sarekat Islam.
BACA JUGA:BPBD Jember Beri Penguatan Psikologis dan Serahkan Bantuan Stimulan BBR kepada Korban Bencana
BACA JUGA:Pasca Diterjang Banjir, Satgas MBG Jember Sidak SPPG Sumbersari
"Perilaku sembah jongkok itu mirip dengan Belalang Sembah alias Walang Kadung. Sarekat Islam mengecam karena rakyat jelata juga diwajibkan semah dijalanan yang dianggap tidak manusiawi. Oleh karena itu perkembangan Sarekat Islam di Mojokerto kerap dipersulit oleh para priyayi yang sepakat dengan aturan sembah jongkok tersebut," terangnya.
Dalam polemik ini, Bupati Mojokerto memiliki pemikiran maju. Diketahui Bupati Mojokerto menghapus tradisi sembah jongkok dalam acara pisowanan.