Bupati Mojokerto Dorong Percepatan Ekonomi dan Penurunan Pengangguran

Mojokerto, mojokerto.disway.id - Pemkab Mojokerto menggelar forum konsultasi publik Ranwal RKPD tahun 2025 di Pendapa Graha Maja Tama (GMT), Rabu (7/2) pagi. Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menekankan percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan pengangguran terbuka.

 

Forum konsultasi publik ini merupakan sarana komunikasi dan dialog antara pemangku kepentingan, badan legislatif, dan akademisi. Forum ini mengacu pada Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

 

Ikfina mengatakan, angka pengangguran di Kabupaten Mojokerto terus menurun sejak tahun 2021. Hal ini berdampak positif pada pengeluaran perkapita dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Mojokerto.

 

“Kami harus identifikasi pengangguran terbuka yang berada di angka 4,67% atau sebanyak 30.219 orang,” ujarnya.

 

Ia menilai pelatihan dan penyerapan tenaga kerja di usaha kreatif (Ekraf), pariwisata, atau jasa Utility Maintenance bisa menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran terbuka.

 

“Nanti setelah kami identifikasi, kami carikan solusinya, tentang keahlian, skill, dan lapangan kerjanya,” katanya.

 

Selain itu, ia juga mengimbau agar target capaian masing-masing OPD di Kabupaten Mojokerto lebih baik dari tahun sebelumnya.

 

Selain itu, untuk mendongkrak pembangunan di Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina juga mengimbau, agar target capaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto harus lebih baik dari tahun sebelumnya.

 

“Saya harap indeks target diusulkan di RKPD bulan Juni mendatang dinaikkan, harus lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya, seperti misalnya Indeks Harapan Hidup untuk 2024, kalau di Tahun 2023 targetnya 72,94 dan bisa dicapai dengan angka 74, maka target untuk 2025 harus naik lebih dari angka 74,” jelasnya.

 

Di akhir arahannya, ia berpesan agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, harus seimbang dengan percepatan ekonomi.

 

“Saya harap Dinkes dan Direktur RSUD mengawasi pelayanan terhadap pasien, baik pengguna BPJS maupun non BPJS. Kami maksimalkan pelayanan dan pendampingan kepada penderita penyakit berat,” pungkasnya.

 

Forum konsultasi publik ini dihadiri Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, para anggota Forkopimda, pimpinan fraksi DPRD, Kepala, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Mojokerto. (*)

Sumber: