Selama Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto Tangani 17 Laporan

"Sosialisasi partisipatif juga dilakukan pada 9 Oktober 2024, guna memastikan kepala desa memahami larangan sesuai Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilu," ungkapnya. 

Dari hasil pemetaan Bawaslu, Indeks Kerawanan Pemilihan di Kabupaten Mojokerto tergolong kategori sedang dengan skor 34,62. 

Pihaknya mengingatkan bahwa pasal 158, UU Nomor 10 tahun 2016 menetapkan ambang batas pengajuan sengketa Indeksebesar 0,5 persen dari suara sah, mengingat penduduk Mojokerto berjumlah di atas 1 juta. 

BACA JUGA:Cetak Generasi Tangguh dan Qurani, Pemkab Mojokerto Gelar MTQ II 2024

BACA JUGA:15 Kabupaten/Kota Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2024 ke MK

"Kami sudah melakukan pengecekan di websitenya Mahkamah Konstitusi dan sampai pada batas akhir ditentukan tiga hari setelah penetapan paslon terpilih oleh KPU Kabupaten Mojokerto, pasangan calon nomor urut 1 tidak mengajukan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi," tandasnya. 

Menurutnya, seluruh rangkaian pilkada di Mojokerto hampir bisa dipastikan telah selesai. Tinggal menunggu pelantikan calon terpilih.

"Kami memberikan apresiasi setinggi tingginya, kepada seluruh jajaran penyelenggara pemillu di kabupaten Mojokerto, dan seluruh masyarakat di kabupaten Mojokerto, kedua Paslon Bupati Mojokerto, telah memberikan andil besar bagi terlaksana Pilkada Mojokerto aman, tertib, damai dan berlangsung secara demokratis," pungkasnya.

Sumber: