Cemari Lingkungan, Warga Jasem Mojokerto Keluhkan Bau dan Debu Diduga dari Pabrik PT Wilmar Padi Indonesia

Zaqqi menambahkan, DLH tidak memiliki kewenangan untuk menutup operasional pabrik karena hanya memberikan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan, bukan izin operasional.

BACA JUGA:Kabupaten Mojokerto Terpilih Sebagai Salah Satu Peserta dalam Acara Hari Tari Sedunia

BACA JUGA:Jelang May Day, Ratusan Buruh Mojokerto Siap Gelar Aksi Damai di Surabaya, Ini 5 Tuntutannya

DLH mencatat PT Wilmar telah menerima sanksi administratif berdasarkan surat nomor 660/2186/416-110/2021, yang mengharuskan perusahaan menindaklanjuti laporan hasil verifikasi lapangan dan melaporkannya kembali ke DLH. Jika perusahaan terbukti lalai atau mengabaikan kewajiban tersebut, sanksi hukum lebih berat dapat dijatuhkan.

Sumber: