Tiga Honorer Pemkot Mojokerto Demo Usai Kontrak Diputus

Mojokerto, Diswaymojokerto.id - Tiga pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto menggelar aksi demonstrasi di balai koto, Senin, 8 Desember 2025 pagi, menuntut kejelasan status setelah kontrak kerja mereka diputus dan tidak diperpanjang untuk tahun depan. 

Ketiganya merasa didiskriminasi karena pemutusan ini terjadi setelah mereka membatalkan rencana unjuk rasa sebelumnya akibat adanya janji perpanjangan kontrak melalui mediasi.

Ketiga pegawai tersebut adalah Isfan Hari (operator Rumah Peduli Lansia Tribuana Tungga Dewi, Dinas Sosial P3A), Noer Pendik (petugas kebersihan DLH), dan Akhmad Kavid (petugas kebersihan DLH). 

Mereka merupakan pentolan Forum Perjuangan Non ASN Non Database BKN (R4) Kota Mojokerto yang memperjuangkan nasib 1.123 tenaga honorer.

Pemkot didemo 3 honorer yang diputus kontrak -Foto : Fio Atmaja-

"Tujuan awal kami menuntut kenapa tidak diusulkan PPPK paruh waktu gelombang pertama bukan gelombang kedua, gelombang kedua muncul ketika kami protes sebelumnya. Kalau kami tidak diperpanjang sudah final tidak bisa ikut PPPK," kata Ketua Forum Perjuangan Non ASN Non Database BKN R4 Kota Mojokerto, Isfan Hari. 

Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang direncanakan pada 1 Desember 2025 oleh 18 tenaga non-ASN, yang dibatalkan setelah ada mediasi dan janji perpanjangan. Namun, tiga dari mereka justru menerima surat pemberitahuan bahwa kontrak kerja berakhir pada 31 Desember 2025 tanpa perpanjangan.

BACA JUGA:Terkait PHK 3 Tenaga Honorer Non ASN, Ketua DPRD Kota Mojokerto,'' Ada Apa Pemkot ini'?''

BACA JUGA:Tuntut Kejelasan Status Kepegawaian, 3 Pegawai Honorer Pemkot Mojokerto Mendapat Surat Pemutusan Kontrak Kerja

"Kami sempat dijanjikan perpanjangan kontrak saat mediasi, namun tidak ada hasil. Lagi - lagi kami dibohongi oleh Pemkot Mojokerto," ungkapnya. 

Langkah selanjutnya, pihaknya akan melakukan hearing ke Komisi I DPRD Kota Mojokerto dan menggelar aksi turun jalan kedua bersama mahasiswa untuk memperjuangkan nasib mereka.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKPSDM Kota Mojokerto, Muraji, saat dikonfirmasi melalui sambungan selular belum memberikan respons terkait tuntutan dan pemutusan kontrak ketiga pegawai tersebut.

Sumber: