Mojokerto, mojokerto.disway.id - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Mojokerto menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga netralitas organisasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mereka menegaskan bahwa tidak ada afiliasi ke partai politik tertentu, dan siap memberikan sanksi kepada guru-guru yang terlibat dalam politik praktis.
Ketua PGRI Kabupaten Mojokerto Bambang Sukrisno menjelaskan bahwa sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran dilakukan anggota PGRI terlibat dalam politik praktis.
"Selain itu, mengingatkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran terkait politik," ucapnya, Senin (9/10/2023).
Meskipun PGRI merupakan organisasi profesi tidak terlibat dalam politik praktis, mereka tetap mendorong anggotanya untuk menyalurkan aspirasi mereka sesuai dengan ketentuan berlaku sebagai hak berdemokrasi. Terkait pelanggaran, organisasi tentunya kami akan memberikan pembinaan sesuai tingkat pelanggarannya.
Bambang juga memberikan pesan kepada anggota PGRI agar menyambut pesta demokrasi dengan menjaga iklim politik yang sejuk.
"PGRI sebagai organisasi non-politik praktis tetap memberikan hak pilih kepada anggotanya, sehingga diharapkan anggota PGRI dapat memilih pemimpin memiliki kompetensi untuk membangun Kabupaten Mojokerto," bebernya.
PGRI dalam posisi yang netral, namun tetap mempunyai hak pilih. Sehingga di situlah anggota PGRI diharapkan dapat memilih pemimpin mempunyai kompetensi untuk membangun Kabupaten Mojokerto. (*)