Ketua KPU Kabupaten Mojokerto: Logistik Menjadikan Penyangga Penyelenggaraan Pemilu Demokratis

Mojokerto, mojokerto.disway.id - Ketua Komisi Pemulihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori menjelaskan, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, logistik menjadi penyangga penyelenggaraan Pemilu demokratis.

"Logistik merupakan barang wajib dan tidak sekadar tersedia. namun harus memenuhi standar dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu," ucap Muslim, saat menggelar Media Gathering dalam Rangka Kesiapan Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 di salah satu hotel di Kota Mojokerto, Selasa (6/12/2023).

Menurutnya, logistik harus memenuhi standar dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu. Ada hal-hal mendasar terkait ketersediaan logistik Pemilu, dari kriteria logistik, jenis logistik Pemilu, manajemen logistik pemilu hingga kebijakan pengadaan logistik Pemilu dengan skema e-katalog Nasional.

BACA JUGA:KPU Kabupaten Mojokerto Buka 23.156 Lowongan KPPS Pemilu 2024

"Logistik harus didistribusikan tepat waktu, mengingat pemungutan suara dilaksanakan secara serentak. Ketika distribusi logistik, seperti kotak suara yang berisi surat suara dan formulir penghitungan suara, terlambat datang dan melewati waktu telah ditentukan, akan terjadi problem di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," bebernya.

Muslim menambahkan bahwa dampak pelanggaran keserentakan waktu pemungutan suara juga akan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara Pemilu.

"Nantinya logistik juga harus tepat jumlah. Bakal menjadi persoalan tersendiri apabila terjadi kekurangan maupun kelebihan jumlah logistik terdistribusi," imbuhnya.

BACA JUGA:Bawaslu Kabupaten Mojokerto Ingatkan Peserta Pemilu Agar Memasang APK Sesuai Etika

Melihat penting dan strategisnya posisi logistik dalam Pemilu, maka tugas KPU untuk memastikan tata kelola logistik dapat berjalam dengan baik dan lancar.

"Kami juga menyewa dua gudang milik Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan. Dua gedung ini memiliki luasan masing-masing sekitar 1.400 m2," tandasnya.

Sumber: