Persiapan Pendaftaran Pilkada 2024, KPU Kabupaten Mojokerto Waspadai Hoaks

 

Mojokerto, Diswaymojokerto.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto mewaspadai informasi yang menyesatkan atau hoaks dalam pelaksanaan pilkada 2024. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Afnan Hidayat dalam media gathering di RM venue Warung Surodinawan (WS), Jumat, 23 Agustus 2024.

Menurut Afnan Hidayat, meski situasi di wilayah Kabupaten Mojokerto relatif tidak terpengaruh dengan konstelasi yang terjadi di Jakarta, namun pihaknya tetap mengikuti apa yang diputuskan KPU Pusat. ‘’Kami di Mojokerto tegak lurus mengikuti keputusan yang ditetapkan KPU Pusat, baik kalua ada revisi ataupun juknis pelaksanaan pilkada,’’ katanya.

Rendy Oka Saputra, Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu, KPU Kabuoaten Mojokerto, menyampaikan tahapan yang akan dijalankan dan antisipasi terjadinya hoaks di msyarakata-andung - disway mojokerto-

Disebutkan, di Kabupaten Mojokerto, pasangan paslon yang ada disebutkan sudah mendapatkan rekom dari parpol. Sehingga kemungkinan kecil terjadi permasalahan dalam pemberian rekom pada masing-masing paslon.

Meskipun demikian, pihaknya tetap mewaspadai munculnya imbas kalua misalya ada regulasi yang tiba-tiba ditetapkan. ‘’Kami sudah melakukan koordinasi dengan institusi terkait agar tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan,’’ tambahnya.

BACA JUGA:Puluhan Massa di Mojokerto Gelar Aksi Tolak Revisi RUU Pilkada, Ada 9 Poin Tuntutan Disuarakan

BACA JUGA: Kesehatan Mental Perempuan, Faktor Penting Wujudkan Indonesia Emas 2024

Tahapan-tahapan demi tahapan pilkada atau pemilukada juga akan dilalui dengan meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. ‘’Kami tetap menjaga netralitas agar tidak muncul tudingan-tudingan miring atas pelaksanaan tahapan pilkada,’’ tuturnya.

Misalnya, penetapan pemeriksaan kesehatan pasangan calon, juga akan dilakukan di rumah sakit yang memenuhi persayaratan, baik kelengkapan peralatan maupun tipe rumah sakit. Untuk Kabupaten Mojokerto, pihaknya memilih RS dr Soetomo di Surabaya sebagai tempat pemeriksaan kesehatan paslon.

‘’Meskipun di daerah lain ada gabungan rumah sakit di daerah dan rumah sakit di Surabaya, kami di Kabupaten Mojokerto tetap memilih satu rumah sakit di Surabaya, yakni RS dr Soetomo,’’ tambahnya.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten mojokerto, Nugroho Budi Sulistyo bersama Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Lilik Dwi Prasetyo, di sela-sela media gathering tentang persiapan pendaftaran pasangan calon dalam pilkada 2024-andung - disway mojokerto-

Sementara Rendy Oka Saputra, Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Kabupaten Mojokerto, menyebutkan utuk jadwal tahapan masih belum ada perubahan. Tanggal 24 – 26 Agustus akan dilakukan pengumuman pendaftaran. Kemudian tanggal 27-29 masa pendaftaran paslon.

BACA JUGA:Pabrik Furniture Ekspor di Mojokerto Hangus Terbakar

BACA JUGA:Pikap Bermuatan Perangkat Tower Terbakar di Tol Jombang - Mojokerto

‘’Sementara belum ada pergeseran waktu pendaftaran. Tanggal 29 Agustus pendaftaran ditutup pukul 23.59. Kami berharap tidak ada paslon yang mendaftar di akhir waktu pendaftaran,’’ katanya.

Sementara itu, Nugroho Budi Sulistyo, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, menyebutkan pihaknya menjalankan tugas sesuai yang diberikan. ‘’Terutama terkait fasilitasi pelaksanaan pemilukada tahun 2024,’’ katanya.

Ada 4 peran yang dijalankan, yakni Fasilitasi anggaran. Di sisi anggaran pihaknya sudah menyelesaikan kewajiban seluruhnya. ‘’Baik untuk KPU, Bawaslu, TNI – Polri sudah clear semua, dukungan sudah full. Dukungan ini menjadi indicator dukungan pada pemilukada,’’ tuturnya.

Peran berikutnya adalah agar pemilukada dapat berjalan dengan lancar, aman, dengan partisipasi masyarakat yang lebih baik dibanding sebelumnya. ‘’Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan forkopimda, kpu, bawaslu. Kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan Bersama. Kami siap memfasilitasi,’’ sahutnya.

BACA JUGA:Kabupaten Jember Layak Dapatkan Sertifikat Open Defecation Free

Peran menjaga partisipasi masyarakat agar lebih baik disbanding tahun sebelumnya, juga menjadi salah satu peran yang dijalankan. ‘’Target kami sukses partisipasi politik. Saat ini Kabupaten Mojokerto masuk 10 besar tertinggi angka partisipasi di Jatim,’’ paparnya.

Peran berikutnya adalah capaian kinerja kahir tahun dari pemerintahan yang tetap berjalan dengan baik meski ada pemilukada. ‘’Capaian kinerja di akhir tahun tidak boleh terkoreksi gara-gara pemilukada,’’ tuturnya.

Pihaknya juga sudah merilis kerawanan-kerawanan yang bisa muncul terkait pemilukada, diantaranya, indicator pemberitaan, hoaks, ujaran kebencian, dan lain-lain menempati posisi tertinggi. Kemudian ketidaknetralan pemerintah desa, peran penyelenggara, serta netralitas ASN, TNI-Polri.

‘’Kami sudah melakukan koordinasi terkait pembinaan netralitas ASN, sudah ada penandatanganan pakta integritas ASN dan perangkat desa,’’ tambahnya.

BACA JUGA:Panwascam Prajurit Kulon Ajak Ibu-ibu PKK sebagai Pengawas Partisipatif di Gelaran Pilkada 2024

Sementara itu, dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kasi Intel, Lilik Dwi Prasetyo, mengatakan, selama proses tahapan, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto juga membuka posko pengaduan. ‘’Ada petugas yang melayani pengaduan kalua ada laporan terkait proses pemilukada,’’ katanya.

Pihaknya juga sudah melakukan pemetaan potensi-potensi kerawanan menjelang dan selama proses dan tahapan pemilukada. Selain itu pihaknya juga meningkatkan pelayanan sesuai yang sudah digariskan, terkait penindakan pidana pemilu ada tim gakkumdu.

Disebutkan, pihaknya memberikan dukungan kepada KPU untuk sukses melaksanakan pemilukada. ‘’Ada pemetaan potensi kerawanan, anacaman kegiatan maupun hambatan yang bisa terjadi,’’ tuturnya.

Ditegaskan pihaknya membuka posko pelayanan untuk masyarakat terkait pelaksanan tahaoan-tahapan pemiuada. ‘’Warga bsa melapaorkan atau koordinasi di posko pemilu. Sudah ada petugas yang akan menerima aduan, baik dari masyarakat, umum, dan media,’’ jelasnya. 

Sumber: