BBM Tersendat, Gubernur Khofifah Turun Langsung Pantau Kondisi Masyarakat Jember

Jember, diswaymojokerto.id - Untuk melihat kondisi masyarakat Kabupaten Jember yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa  melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember pada Kamis 31 Juli 2025

Kunker Gubernur untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok serta ketersediaan pasokan BBM pasca gangguan distribusi beberapa hari terakhir.

Kunjungan dimulai dari Pasar Tanjung, Jember. Di lokasi ini, Gubernur Khofifah melakukan pemantauan langsung terhadap harga-harga bahan pokok.

“Kami ingin memastikan bahwa pasokan logistik terutama sembako tetap terjaga, meskipun sebelumnya sempat terjadi kelangkaan BBM,” ujarnya.

Gubernur Jatim bersama Bupati Jember meninjau Pasar Tanjung dan memastikan stabilitas harga pangan-Foto : Kominfo Kabupaten Jember-

Dari hasil pemantauan, Gubernur menyebutkan rata-rata harga kebutuhan pokok masih dalam kategori stabil. “Cabai rawit bahkan cenderung turun, sementara bawang merah ada sedikit kenaikan. Untuk beras, mayoritas adalah jenis premium, namun masyarakat juga membutuhkan beras medium. Saya sudah minta agar Bulog memastikan suplai SPHP bisa lebih lancar,” jelasnya.

BACA JUGA:Petugas Tertibkan 14 Pengamen dan Pengemis di Simpang RA Basoeni Sooko Mojokerto Selama Tiga Pekan

BACA JUGA:Damkar Mojokerto Evakuasi Sapi Terperosok Kubangan Lumpur di Pacet

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi oleh Bupati Jember Muhammad Fawait, serta pimpinan Bulog. Gubernur Khofifah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar distribusi logistik dan BBM berjalan lancar dan masyarakat tidak terdampak secara langsung.

Gubernr Jatim berdialog langsung dengan pedagang di Pasar Tanjung Jember-Foto : Kominfo Kabupaten Jember-

“BBM dan logistik adalah dua sektor yang sangat sensitif. Kita harus pastikan distribusinya aman dan tepat sasaran. Termasuk kebutuhan beras, minyak, dan gula bagi masyarakat Jember,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, BMKG, Pertamina, Bulog, serta pemerintah daerah untuk mengawal distribusi barang strategis.

 

Sumber: