Arek Mojokerto Kuliah di FH UNS Sabet Juara I di Ajang Constitutional Law Festival 2025 Tingkat Nasional

Mojokerto, diswaymojokerto.id – Tim dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo berhasil menyabet juara satu artikel ilmiah dalam ajang Constitutional Law Festival 2025 tingkat nasional yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada 13-14 September 2025 lalu.

Selain menjuarai ajang tersebut, tim yang beranggotakan Raka Mahendra, Zilda Fenderski Irvansyah, Anugerah Pangestu dan Abdan Faturahman Syakur ini juga menyabet juara berkas terbaik.

Kepada Disway Mojokerto, Selasa 16 September 2025, salah satu anggota tim yang berasal dari Mojokerto Kota, Raka Mahendra menceritakan, artikel ilmiah yang menyabet juara satu di ajang nasional tersbeut menyoroti regulasi kepemiluan di Indonesia yang tidak sinkron satu sama lain.

Arek asli Mojokerto ini mengatakan, di tengah carut marut penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ia dan kawan-kawannya membuat kajian ilmiah tentang kemungkinan adanya kodifikasi Undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu pada 2029 nanti.

Penampilan tim FH UNS saat mempresentasikan tulisan karya ilmiahnya-Foto : Elsa Fifajanti-

‘’Penelitian ini mengkaji persoalan overregulation dalam tata kelola kepemiluan (electoral governance) di Indonesia pada tingkat rule-making, yang ditandai oleh fragmentasi, tumpang tindih, dan kontradiksi substansi antar perangkat hukum yang mengatur pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan partai politik,’’ ungkapnya.

Raka mengatakan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum guna memperkuat analisis argumentatif.

BACA JUGA:Diduga Alami Kecelakaan Tunggal, Motor Warga Mojosari Mojokerto Terjun ke Sungai, Pengendara Selamat

BACA JUGA:Gunakan Mesin Pemanen Modern, Petani Gunung Gedangan Mojokerto Kota Laksanakan Panen Raya

‘’Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dalam aspek rule-making merupakan akar persoalan sistem regulasi kepemiluan, yang secara langsung berdampak pada lemahnya pelaksanaan oleh penyelenggara (rule-application) dan meningkatnya beban penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan (rule adjudication),’’ ungkap Raka.  

Saat presentasi tulisan karya ilmiah-Foto : Elsa Fifajanti-

Kondisi ini menimbulkan disorientasi hukum, memperburuk efektivitas regulasi, dan melemahkan legitimasi demokrasi elektoral. Pendekatan unorthodox lawmaking, khususnya melalui instrumen omnibus law, dipandang memiliki potensi sebagai strategi legislasi alternatif untuk merespons persoalan overregulation dan membentuk sistem hukum kepemiluan yang lebih sistemik dan tematik.

Namun, agar pendekatan tersebut dapat dioptimalkan, mekanisme omnibus law di Indonesia perlu disempurnakan agar sesuai dengan desain ideal, yaitu berbasis satu tema (thematic coherence), melalui proses legislative review yang ketat, dan menjamin partisipasi publik yang bermakna.

BACA JUGA:Siswi SMK di Kota Mojokerto Melahirkan, Sekolah Akui Baru Mengetahui

BACA JUGA:Jadi Mood Booster Kala Stress, Begini Efek Konsumsi Kopi Jika Berlebih

Oleh karena itu, disarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah merevisi Undang-Undang,  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyusun skema legislasi berbasis omnibus yang tematik, serta mengodifikasi seluruh regulasi kepemiluan ke dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pemilu untuk memperkuat kepastian hukum, efisiensi kelembagaan, dan mencapai good electoral governence.

Saat penerimaan penghargaan-Foto : Elsa Fifajanti-

Keberhasilan Tim UNS ini mengalahkan saingannya dari Unair, Undip, UGM, Unpad, Universitas Haluoleo, Universitas Muria Kudus dan beberapa lainnya.

Sumber: