Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Jatim Selesai di Pertengahan September

Menurutnya, setelah pimpinan definitif terbentuk, DPRD hanya punya waktu sekitar dua bulan untuk mengkaji dan membahas R-APBD secara mendalam sebelum disahkan.

"Target kami, pembahasan R-APBD selesai pada awal November sehingga bisa disahkan tepat pada 10 November. Ini bukan hanya soal momentum sejarah, tetapi semakin cepat kita sahkan, makin baik bagi kab/kota menjadi pedoman dalam penganggaran APBD Kab/Kota karena akan terketahui berapa anggaran sharing untuk mereka," jelasnya.

Dengan APBD yang disahkan lebih awal,  eksekutif akan memiliki waktu yang cukup untuk memulai program-program besar, termasuk lelang proyek-proyek strategis. 

BACA JUGA:Perkuat Silaturahmi dan Kebersamaan Pemkot-DPRD Kota Mojokerto Olahraga Bareng

BACA JUGA:Dandim 0815 Mojokerto : Media Harus Obyektif dan Ikut Menjaga Kondusivitas Daerah

"APBD yang cepat disahkan akan mempercepat eksekusi program pembangunan. Ini penting untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan daerah berjalan optimal,"katanya.

DPRD Jatim kata Anik bertekad untuk tidak hanya mengejar tenggat waktu, tetapi juga menghasilkan pembahasan APBD yang matang dan berkualitas. 

BACA JUGA:Anugerah Pandu Negeri 2024, Pemkot Mojokerto Raih Predikat Kinerja dan Governansi Istimewa

Masyarakat Jawa Timur pun, lanjutnya, diharapkan bisa merasakan dampak positif dari percepatan ini, dengan berbagai program yang dapat segera dimulai di tahun depan.

"Dengan semangat ini, DPRD Jatim siap berlari maraton demi kemajuan provinsi, memastikan APBD 2025 menjadi pijakan kuat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya

Sumber: